PojokBisnisPojokEkonomiPojokNews

Kemana Larinya Pajak Yang Kita Bayar ?

Jakarta – (11/11/2018) Pernahkah anda menghitung kemana larinya uang pajak yang kita bayarkan setiap bulan atau setiap tahunnya kepada negara?

Pastilah terkadang kita bingung sebenarnya fungsi pajak itu untuk apa, dan kenapa kita harus membayar pajak ketika menjalani kehidupan di suatu negara. Bahkan tidak ada satu negara pun yang tidak menyuruh warganya membayar pajak.

Sekarang tidak perlu risau mengenai hal itu. Web resmi kementrian keuangan Indonesia telah menyiapkan kalkulator online yang berfungsi untuk menghitung nilai pajak yang kita bayarkan dan fungsinya terhadap APBN Indoneaia. Jadi, dalam kalkulator kemenkeu itu kita dapat melihat kontribusi pajak yang kita bayar di Indonesia setiap bulan atau setiap tahunnya.

Sebagai contoh, kami memasukan nilai pajak yang dibayar dalam setahun sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) pada mesin online itu. Dan secara otomatis mesin itu segera menghitung kontribusi kita bagi APBN 2018 Indonesia.

Di dapat nilai sebagai berikut:

Rp. 19.650 untuk Pelayanan Umum.

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum, yaitu (1) pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien melalui penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada 623 Instansi Pemerintah (IP); (3) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik melalui implementasi e-government yang terintegrasi pada 623 IP; (4) meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik pada 581 IP; dan (5) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.

Rp. 4.847 untuk anggaran pertahanan

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan, yaitu (1) terpenuhinya modernisasi Alutsista melalui pengadaan/ penggantian 50 unit kendaraan tempur; (2) pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga; dan (3) modernisasi command center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Rp. 6.092 untuk Anggaran Ketertiban dan Keamanan

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran, berupa ((1) terpenuhinya modernisasi Alutsista melalui pengadaan/ penggantian 50 unit kendaraan tempur; (2) pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga; dan (3) modernisasi command center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Rp 15.131 untuk anggaran Ekonomi

Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran antara lain (1) pembangunan jalur KA sepanjang 639 km’sp; (2) pembangunan LRT sepanjang 23 km’sp; (3) pembangunan jalan baru sepanjang 832 km; (4) pembangunan 15 bendungan baru dan 92 unit embung baru; (5) pembangunan 15.373 m jembatan baru; (6) pembangunan 17 lokasi pelabuhan laut; (7) pembangunan bandara baru di 8 lokasi; (8) pembangunan 947 km irigasi; (9) penyediaan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) pada 57 kab/kota; (10) penyediaan 70 persen satelit multifungsi; dan (11) penyediaan akses base transceiver station/BTS.

Rp. 721 untuk anggaran Perlindungan Lingkungan Hidup.

Alokasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran, berupa (1) pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat, seluas 30 ribu ha; (2) pengembangan infrastruktur keagrariaan di daerah seluas 1,5 juta ha; (3) pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional seluas 70 ribu ha; (4) perlindungan kawasan konservasi baru yang ditetapkan/ dicanangkan di tingkat nasional dan daerah seluas 700 ribu ha; (5) rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif seluas 16.800 ha; dan (6) rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan seluas 8.500 ha.

Rp. 1.441 untuk anggaran Perumahan serta Fasilitas Umum

Alokasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran yaitu (1) pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan seluas 2.941 ha; (2) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk 489.498 KK; (3) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 392 ha; (4) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan untuk 1.605.565 KK; (5) pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 214 kawasan; dan (6) pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 6.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 174.000 unit.

Rp. 2.948 untuk anggaran Kesehatan

Alokasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran, yaitu (1) pembinaan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan bagi 460.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan penyediaan makanan tambahan bagi 612.900 balita kurus kekurangan gizi; (2) peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di 147 kabupaten/kota dan puskesmas di 2.100 kecamatan; dan (3) pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS yang mencakup 92,4 juta jiwa peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Rp. 328 untuk anggaran Pariwisata

Alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu (1) terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas; (3) terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

Rp. 458 untuk anggaran Agama

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran, berupa (1) meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri melalui revitalisasi dan pengembangan 8 asrama haji; (2) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan untuk 4.090 petugas haji profesional; (3) pemberian tunjangan pada 4.140 penyuluh agama Kristen non-PNS; (4) pemberian tunjangan pada 3.800 penyuluh agama Katolik non-PNS; (5) pengembangan dan pemberdayaan pada 188 lembaga sosial keagamaan Hindu; serta (6) peningkatan kualitas 330 rumah ibadah Buddha.

Rp. 6.616 untuk anggaran Pendidikan

Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran yaitu (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,7 juta siswa; (2) tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi sebanyak 401,5 ribu mahasiswa; (3) bantuan operasional sekolah (pusat) untuk 8,8 juta siswa; (4) tunjangan profesi guru untuk 257,2 ribu guru PNS; (5) pembangunan dan rehabilitasi 30,7 ribu ruang kelas; (6) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui revitalisasi 75 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); serta (7) pengelolaan/pengembangan 72 PTN baru dan akademi komunitas.

Rp. 7.336 untuk anggaran Perlindungan Sosial

Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran yaitu (1) bantuan tunai bersyarat/PKH kepada 10 juta KPM berdasarkan basis data yang lebih valid dan akuntabel; (2) penyaluran bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM; (3) penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di wilayah perdesaan bagi 64.700 keluarga miskin; dan (4) rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak balita terlantar, anak terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebanyak 90.000 anak.

Alokasi Kontribusi dalam Belanja Ke Daerah

Rp. 18.078 untuk anggaran Dana Alokasi Umum

Salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rp. 4.002 untuk anggaran Dana Bagi Hasil

Dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Pajak dan Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam.

Rp. 2.795 untuk anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus Reguler, Infrastruktur dan Publik Daerah, dan Afirmasi. Dana Alokasi Khusus Reguler ditujukan untuk pembangunan di dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB, Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi, Kedaulatan Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi Skala Kecil, Kelautan dan Perikanan, Prasarana Pemerintahan Daerah, Transportasi, Sarana Perdagangan, serta Industri Kecil Menengah dan Pariwisata.

Rp. 5.555 untuk anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP), Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi, BOK dan BOKB, serta Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.

Rp. 35 untuk anggaram DIY

Dana ini dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang.

Rp. 897 untuk anggaran Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut. Selain itu, terdapat Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Rp. 380 untuk anggaran Dana Insentif ke Daerah

Dana ini dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Dana ini bertujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, dan Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi).

Rp. 2.691 untuk anggaran Dana Desa

Pada tahun 2018, Dana Desa dialokasikan kepada 74.954 desa dengan rata-rata alokasi dana desa per desa sebesar Rp 800,5 juta. Arah kebijakan Dana Desa tahun 2018 adalah untuk (1) meningkatkan anggaran Dana Desa, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara, (2) mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, (3) meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa, dan (4) meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Begitulah setiap seratus ribu rupiah pajak yang kita bayar akan dikelola negara secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianggas hingga Pulau Rote. Dengan tidak membedakan pembangunan di daerah mau pun di perkotaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Perhitungan diatas adalah simulasi, yang didasarkan pada asumsi bahwa kontribusi pajak Anda dialokasikan secara proporsional terhadap Belanja Negara sesuai dengan alokasi dalam Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN 2018 tanpa membedakan jenis pajak yang Anda bayarkan dan hanya dalam lingkup pajak pusat. (PPh, PPn, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Materai dan PBB Migas).

Comment here